Pemerintah Provinsi Maluku bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan seluruh tahapan persiapan akhir menjelang peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis nasional LNG Blok Masela telah selesai secara menyeluruh. Mega proyek ini dinyatakan siap dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 15 Juli 2026, dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
KomenNews.id // Jakarta – Ketua Satgas Groundbreaking dari Forkopimda Maluku, Mayor Jenderal TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., menegaskan bahwa kondisi sosial dan keamanan di lapangan saat ini sudah clean and clear. Menatap hari bersejarah yang akan dihadiri oleh Kepala Negara tersebut, Mayjen TNI Dody menekankan pentingnya sinergi instansi pusat dan daerah agar menjaga momentum dan kepercayaan yang diberikan warga.
“Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa proyek ini adalah prioritas utama nasional. Saat ini masyarakat di lokasi proyek sangat menaruh kepercayaan dan harapan yang begitu besar kepada pemerintah. Oleh karena itu, kami meminta dan mendesak SKK Migas, INPEX, serta Kementerian ESDM untuk bergerak cepat, konkret, dan bersungguh-sungguh mewujudkan apa yang menjadi keinginan serta hak-hak masyarakat setempat,” tegas Pangdam, Jumat (03/07/2026), disela-sela rapat yang berlangsung di Lantai 35 Wisma Mulia, Jakarta.
Lahan 5 Hektar Rampung, KKT dan MBD Siap Sambut Presiden
Dalam laporan akhir yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie, selaku Ketua Tim Terpadu Pemprov Maluku, progres administrasi dan pelepasan hak atas tanah telah mencapai kesepakatan final.
“Terkait pengadaan lahan, kami laporkan bahwa area seluas 5 hektar sudah selesai diclearkan dari para ahli waris. Mediasi dengan 25 ahli waris, mereka setuju untuk pembersihan lahan groundbreaking dengan komitmen sebelum groundbreaking selesai pembayaran oleh SKK Migas dan INPEX. Lahan tersebut kini dalam status clean and clear, siap untuk segera dibersihkan (land clearing) guna menjadi lokasi utama prosesi peletakan batu pertama oleh Bapak Presiden,” jelas Sadli Ie.
Kesiapan ini semakin diperkuat dengan komitmen penuh dari dua wilayah terdampak langsung yang menjadi penopang utama, yakni Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Kedua pemerintah daerah tersebut menyatakan telah merampungkan seluruh koordinasi teknis di tingkat tapak, termasuk persiapan protokol penyambutan presiden.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai lokasi utama proyek darat (onshore), memastikan seluruh fasilitas pendukung logistik, pengamanan ketat, hingga kondusivitas masyarakat adat di sekitar lokasi telah terkendali dengan baik.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang menjadi wilayah penyangga juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal aspek sosial, kesiapan tenaga kerja lokal, serta dukungan wilayah perairan sekitarnya. Kedua Pemkab menegaskan bahwa seluruh elemen daerah, mulai dari birokrasi hingga tokoh adat, kompak mendukung penuh kelancaran agenda nasional ini.
Dengan solidnya dukungan dari TNI-Polri, Pemprov Maluku, serta kesiapan total Pemkab Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, pelaksanaan groundbreaking pada 15 Juli 2026 mendatang siap menjadi tonggak sejarah baru bagi hilirisasi gas nasional sekaligus motor penggerak ekonomi utama di wilayah Indonesia Timur di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Hadir dalam forum rapat laporan akhir, pihak INPEX, SKK MIGAS, Mentri ESDM diwakili oleh para Tenaga Ahli diantaranya, Umar Lessy, Michael Wattimena dan Dereck Loupatty.
Sementara itu,hadir secara offline lainnya Forkopimda diantaranya Pangdam, Sekretaris Daerah Maluku dan jajaran, juga Komandan Kodaeral IX.
Sedangkan secara online Kapolda Maluku dan jajaran serta Komandan Lanud Pattimura dan jajaran.
