Di tengah optimisme pemerintah terhadap capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026, muncul kritik tajam dari kalangan akademisi Universitas Indonesia yang mempertanyakan validitas angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
KomenNews Id||Jakarta – Sorotan tersebut datang dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) melalui laporan khusus bertajuk Indonesia GDP Growth, First Quarter 2026: Behind the 5.61 Percent Headline. Dalam laporan itu, sejumlah peneliti menilai angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perekonomian nasional.
Guru Besar LPEM FEB UI Prof Mohamad Ikhsan bersama peneliti Teuku Muhammad Riefky Hasan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan sektor manufaktur dengan data sektor energi nasional. Menurut mereka, sektor industri manufaktur yang diklaim tumbuh positif hingga 5,04 persen justru tidak sejalan dengan kontraksi pada sektor listrik, gas, dan air yang tercatat minus 0,99 persen.
Bagi kalangan akademisi, kondisi tersebut dianggap janggal karena sektor manufaktur selama ini sangat bergantung pada pasokan energi untuk menopang aktivitas produksi. Jika sektor energi mengalami pelemahan, maka peningkatan produksi industri dalam skala besar dinilai sulit terjadi secara logis.
“Data sektoral yang muncul memperlihatkan adanya inkonsistensi internal yang perlu dikaji lebih dalam. Pertumbuhan manufaktur yang tinggi tidak selaras dengan kontraksi sektor energi,” tulis laporan tersebut, dikutip Selasa (12/5/2026).
Atas dasar itu, LPEM FEB UI melakukan estimasi ulang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan hanya berada pada kisaran 4,6 hingga 4,9 persen, lebih rendah dibanding angka resmi pemerintah sebesar 5,61 persen.
Perbedaan hampir satu persen tersebut dinilai cukup signifikan karena dapat memengaruhi persepsi pasar, investor, hingga arah kebijakan ekonomi nasional
ke depan. LPEM menilai data statistik ekonomi seharusnya menjadi fondasi utama pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.
Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,39 persen. Angka tersebut bahkan melampaui proyeksi sejumlah lembaga ekonomi yang memperkirakan pertumbuhan hanya berada di kisaran 5,40 persen.
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga selama momentum Ramadan dan Idulfitri, peningkatan aktivitas sektor perdagangan, perhotelan, restoran, hingga pertumbuhan transaksi e-commerce dan impor barang konsumsi.
Namun kritik dari LPEM FEB UI kini memunculkan diskusi baru di kalangan ekonom terkait pentingnya transparansi metodologi statistik nasional di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global, pelemahan daya beli masyarakat, dan ketidakpastian investasi nasional. []
