Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut mendorong penguatan inklusi keuangan syariah sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan memperluas akses layanan keuangan yang berkeadilan serta berkelanjutan.
KomenNews.Id||Garut – Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, saat menghadiri kegiatan School of Syariah dan Implementasi Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) yang berlangsung di Auditorium Institut Agama Islam (IAI) Persis Garut, Jalan Aruji Kartawinata, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (18/6/2026).
Nurdin Yana mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Potensi tersebut didukung oleh kekuatan sektor pertanian, perkembangan UMKM yang terus tumbuh, serta keberadaan pondok pesantren dan komunitas keagamaan yang memiliki komitmen kuat dalam pengembangan ekonomi umat.
Nurdin juga menekankan pentingnya memperluas akses layanan keuangan formal hingga ke tingkat desa melalui pengembangan agen Laku Pandai. Kehadiran layanan perbankan syariah di tingkat desa diharapkan dapat membuka akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal sekaligus memperkuat literasi keuangan berbasis prinsip syariah.
“Program ini menjadi langkah yang strategis dalam kerangka memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penguatan peran tokoh agama, di mana kita tau bahwa basis agama sangat kuat di Kabupaten Garut sehingga entry point inilah saya kira akan menguatkan kepiawaian ekonomi masyarakat dalam rangka mengembangkan usahanya,” tambahnya.
Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Ismail Riyadi, memaparkan bahwa literasi keuangan bertujuan membangun pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan masyarakat dalam mengelola keuangan sehingga mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih baik.
Ismail menjelaskan bahwa Program EPIKS merupakan upaya kolaboratif antara OJK dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mengembangkan pusat-pusat keuangan syariah berbasis ekosistem, termasuk pondok pesantren, desa, dan perguruan tinggi.
“Hari ini tentu saja hari yang membahagiakan buat kami di OJK bersama juga dengan KNEKS karena kita hadir di Persis untuk mengkolaborasikan satu program pengembangan keuangan syariah. Nanti akan kita sampaikan update informasi kepada bapak ibu sekalian mengapa ekonomi keuangan syariah di Indonesia ini memang harus terus didorong untuk lebih luas lagi,” ucapnya.
Sekretaris Umum PP Persis, Haris Muslim, memaparkan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki oleh jamiyyah Persatuan Islam. Menurutnya, jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah serta dukungan lembaga pendidikan yang dimiliki menjadi modal besar dalam pengembangan ekonomi umat.
“Karena persatuan Islam yang saat ini sudah ada 26 provinsi, mempunyai lebih dari 500 lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah paud sampai pendidikan perguruan tinggi, mempunyai anggota atau aktivis yang ikut aktif terlibat dalam kegiatan persatuan Islam tidak kurang dari 10 juta orang, ini sejatinya menjadi potensi ekonomi yang luar biasa,” ungkapnya.
Ketua PD Persis Kabupaten Garut, Ustadz Gun Gun Abdul Basit, menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat maupun dalam aktivitas organisasi Persatuan Islam.
“Dalam keseharian kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi, nah berikutnya di jamnya sendiri, di jamnya Persis. Kita misalnya fokus garapan itu di bidang pendidikan dan dakwah, tetapi juga salah satu garapan di kita juga adalah ekonomi,” katanya.
