Jumat (26/06/2026), di ruang rapat utama Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jakarta, suasana mendadak hening namun sarat ketegangan. Pertemuan Focus Group Discussion (FGD) hari itu bukan sekadar agenda birokrasi biasa di atas kertas. Bagi delegasi dari bumi Raja-Raja, ini adalah momentum krusial untuk menagih janji kesejahteraan yang sudah bertahun-tahun dinantikan oleh masyarakat Maluku.
KomenNews.id //Jakarta – Komisi III DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin langsung oleh sang Ketua, Alhidayat Wadjo dengan Koordinator Komisi Johan Lewerissa yang menjabat Wakil Ketua DPRD Maluku, datang bersama Wakil Ketua Komisi dan para anggota juga Direktur Utama PT Maluku Energi Abadi (MEA) BUMD, Sam Latuconsina dan jajaran Komisaris serta Direktur. Mereka sengaja terbang ke ibu kota dengan satu misi besar: menghadap SKK Migas dan Tenaga Ahli Menteri ESDM demi meminta ketegasan hitam di atas putih terkait posisi daerah dalam proyek raksasa Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Blok Masela.
Fokus utamanya? Menuntut komitmen penuh terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan memastikan MEA tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Ketegasan Parlemen: “Jangan Biarkan Maluku Hanya Dapat Ampas”
Sebagai nakhoda Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo tidak ingin basa-basi. Di hadapan para petinggi SKK Migas, legislator PDI-Perjuangan ini berbicara dengan nada getir namun tegas. Ia mengingatkan bahwa Blok Masela adalah harapan besar bagi pengentasan kemiskinan di Maluku.
“Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi menuntut hak dan keadilan bagi rakyat Maluku. Blok Masela ini ada di wilayah kami. Jangan sampai ketika gasnya habis dikuras, rakyat Maluku hanya mendapatkan ampas dan kerusakan lingkungan,” cetus Alhidayat dengan tatapan mata tajam.
Alhidayat mendesak agar SKK Migas memberikan regulasi dan jaminan konkret bahwa pengusaha lokal, tenaga kerja daerah, serta BUMD diberikan porsi utama melalui skema TKDN. Bagi parlemen, keterlibatan aktif ini adalah harga mati untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Ikhtiar MEA: Menjaga ‘Rumah’ Melalui Profesionalisme BUMD
Senada dengan parlemen, Dirut PT Maluku Energi Abadi (MEA), Sam Latuconsina, membeberkan kesiapan teknis dan profesionalisme perusahaan daerah yang dipimpinnya. Pria yang akrab disapa Abang Sam ini menegaskan bahwa MEA hari ini sudah jauh lebih siap secara manajerial untuk mengambil peran strategis di Blok Masela.
Ia memaparkan skenario bagaimana MEA bisa terlibat aktif dalam supply chain (rantai pasok) industri hulu migas tersebut, dari penyediaan jasa, logistik, hingga pengelolaan porsi participating interest (PI) 10%.
“MEA harus diberi ruang hidup yang luas di proyek Masela. Ketegasan SKK Migas sangat kami butuhkan agar operator proyek tidak memandang sebelah mata kemampuan daerah. Jika MEA bergerak aktif, dampaknya instan ke peningkatan PAD. Dan kalau PAD naik, kita punya modal untuk membangun sekolah, jalan, dan fasilitas kesehatan yang layak bagi mama-mama dan anak-anak di pelosok Maluku,” urai mantan Wakil Wali Kota Ambon tersebut dengan ketelitian.
Mengapa TKDN Masela Begitu Krusial bagi Maluku?
Blok Masela bukan sekadar proyek industri biasa, melainkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) terbesar dengan nilai investasi ratusan triliun rupiah. Selama ini, kekhawatiran terbesar masyarakat Maluku adalah terjadinya fenomena enclave perekonomian—di mana sebuah mega proyek maju pesat, namun masyarakat di sekitarnya tetap hidup di bawah garis kemiskinan karena seluruh kebutuhan logistik dan tenaga kerja disuplai dari luar daerah.
Melalui FGD ini, Tenaga Ahli Menteri ESDM yang hadir mencatat poin-poin krusial yang dilemparkan oleh delegasi Maluku. SKK Migas pun didesak untuk segera mengeluarkan petunjuk teknis yang mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela memprioritaskan vendor lokal yang berada di bawah payung atau kemitraan dengan MEA.
Suara dari Timur yang Menolak Terpinggirkan
Pertemuan di Jakarta ini menjadi bukti bahwa Maluku tidak lagi mau diam menanti takdir. Kombinasi ketukan palu pengawasan dari Alhidayat Wadjo di DPRD dan langkah taktis bisnis dari Sam Latuconsina di MEA menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat.
Perjuangan mengawal TKDN Blok Masela ini bukan sekadar urusan bagi-bagi kue bisnis hulu migas. Ini adalah potret harga diri sebuah daerah yang sedang berjuang memutus mata rantai kemiskinan, demi memastikan riak gas alam dari laut dalam Tanimbar kelak benar-benar bisa menghangatkan dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok kepulauan Maluku.
Pertemuan pun ditutup dengan kesepakatan bahwa SKK Migas akan segera melakukan peninjauan kembali terhadap garis-garis besar keterlibatan daerah, sebuah langkah awal dari perjalanan panjang mengawal kedaulatan energi di Timur Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Luky Agung Yusgiantoro yang menjabat Sekretaris SKK Migas. Luky tidak sendiri. FGD berlangsung, Luky didampingi oleh para Tenaga Ahli Mentri ESDM. Di antaranya Umar Lessy dan Dereck Loupatty serta jajaran SKK Migas.
