Sosialisasi pembayaran tebas pensiunan PTPN IV (PTP4) yang digelar baru-baru ini berakhir ricuh. Perdebatan antara moderator P3HR dan pihak perkebunan berlangsung alot, bahkan berujung bubar tanpa solusi. Para pensiunan merasa dipaksa menandatangani kesepakatan yang tidak sesuai dengan janji awal perusahaan.
KomenNews.Id||Labuhanbatu Selatan – Sejak tahun 2025, pembayaran lembaran lin berupa uang beras kepada pensiunan macet. Perusahaan hanya membayarkan separuh dari hak yang seharusnya diterima. “Kami sudah mengabdi 35 tahun, tapi hak kami dipotong seenaknya,” keluh salah satu pensiunan.
Pihak direksi melalui P3HR disebut menyampaikan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan berdasarkan keputusan internal perusahaan. Bahkan, muncul pernyataan bernada pemaksaan: “Kalau mau, harus teken. Kalau tidak, silakan menghadap direksi.”
Ironisnya, menurut para pensiunan, perkebunan tetap mencatat keuntungan hingga ratusan miliar rupiah, namun tidak sanggup memenuhi kewajiban tunjangan beras bagi karyawan yang telah purna tugas. Situasi ini menimbulkan kekecewaan mendalam. “Kami hanya bisa pasrah, karena sifatnya pemaksaan. Mau tidak mau harus mau,” ungkap seorang pensiunan dengan nada getir.
Masyarakat dan pensiunan mempertanyakan transparansi di tubuh perusahaan. Tanpa pemberitahuan jelas, miliaran rupiah hak pensiunan diduga hilang begitu saja. Ketidakjelasan ini menimbulkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya di tubuh PTPN IV saat ini?
Penulis: Samer Damanik
