Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Maluku mematangkan skema pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, dalam rapat koordinasi lintas lembaga di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI), Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan strategis ini digelar sebagai langkah persiapan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI TNI (Purn.) Dr. Sjafrie Sjamsoeddin ke Maluku pada pekan depan.
KomenNews.id // Jakarta – Rapat yang merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan ini dihadiri langsung oleh Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolom-Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Bidang Strategi,Doktrin dan Pembangunan Kekuatan, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D. – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Hendrik Lewerissa – Gubernur Maluku, jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Gunung Botak, Mayjen TNI Dody Triwinarto – Pangdam XV/Pattimura, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., M.H. – Komandan Kodaeral IX, perwakilan Danlanud, Irjen. Pol. Suwondo Nainggolan, S.I.K., M.H – Kapolda Maluku, serta perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Antam.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menekankan agar pengelolaan pascapenertiban kawasan tambang emas Gunung Botak benar-benar berpihak pada kesejahteraan warga lokal. Ia menuntut adanya kebijakan afirmatif yang memastikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengusaha lokal dilibatkan secara aktif dalam skema bisnis pertambangan.
“Masyarakat Maluku jangan hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang berlimpah sumber daya alam. Apa pun skema yang nantinya ditetapkan negara terkait pengelolaan Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal harus dilibatkan dan mendapatkan porsi manfaat yang nyata,” tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, apabila permodalan BUMD dinilai belum mencukupi untuk mengelola skala besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat pengelolaan wajib menggandeng pengusaha daerah. Selain itu, ia mengingatkan kembali kewenangan daerah dalam penerbitan rekomendasi izin lingkungan serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Gubernur juga menyoroti aspek keadilan fiskal melalui transparansi Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan. Ia berharap pembagian DBH sektor mineral di Maluku dikelola secara adil dan tidak mengulangi ketimpangan maupun keterlambatan penyaluran seperti yang terjadi pada DBH sektor kelautan.
Kawasan Tambang Telah Steril dan Dijaga Ketat
Dari sisi pertahanan dan keamanan, Pangdam XV/Pattimura bersama Kapolda Maluku melaporkan bahwa area tambang Gunung Botak kini telah berhasil dikosongkan dan steril dari aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). TNI dan Polri telah melakukan penyisiran menyeluruh, menutup seluruh jalur masuk menuju kawasan tambang, serta mendirikan pos-pos pengamanan untuk mencegah kembalinya para penambang ilegal.
Aparat keamanan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Maluku dalam memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Pendekatan kesejahteraan dinilai menjadi kunci utama untuk meredam potensi kerawanan dan mencegah terulangnya gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Senada dengan hal tersebut, Mendiktisaintek mengingatkan jajaran Satgas PKH agar memastikan lokasi tambang benar-benar bersih dari sisa peralatan dan material penambangan ilegal. Ditegaskan pula bahwa penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara semata-mata bertujuan untuk penataan dan perlindungan hak-hak masyarakat setempat.
Seluruh hasil rumusan dan usulan dalam rapat koordinasi ini selanjutnya akan dibawa oleh Wamenhan RI ke dalam rapat tingkat pimpinan untuk dilaporkan secara langsung kepada Presiden menjelang agenda kunjungan Menhan ke Provinsi Maluku pekan depan.
