Di tengah geliat pertumbuhan industri film nasional yang kian menunjukkan peningkatan jumlah produksi dan capaian penonton, persoalan mendasar dalam ekosistem perfilman Indonesia dinilai masih belum terselesaikan secara menyeluruh.
KomenNews.Id|| Jakarta – Pendiri Jaya Center Foundation sekaligus Pembina Jakarta Millennial Film Festival 2026, Budi Mulyawan, menegaskan bahwa industri film Indonesia saat ini berada dalam kondisi “tumbuh tanpa fondasi yang kuat”, sehingga membutuhkan penataan total yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Menurut Budi, film Indonesia sejatinya memiliki fungsi strategis yang tidak bisa direduksi sekadar sebagai sarana hiburan. Ia menilai film harus diposisikan sebagai medium multidimensi yang mampu mengemban peran edukasi, promosi budaya, komunikasi sosial-politik, hingga penggerak ekonomi kreatif nasional.
“Film itu bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan. Ia bisa menjadi alat pendidikan publik, memperkenalkan identitas bangsa ke dunia, sekaligus menggerakkan ekonomi dan pariwisata. Kalau kita hanya berhenti di hiburan, kita sedang menyia-nyiakan kekuatan besar yang dimiliki perfilman,” ujar Budi Mulyawan, Kamis (2/4/2026).
Namun demikian, ia menggarisbawahi bahwa potensi besar tersebut belum diimbangi dengan sistem yang solid. Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang mengatur berbagai aspek mulai dari produksi, distribusi, hingga sensor dan perlindungan hak cipta. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut dinilai masih lemah.
“Undang-undangnya sudah cukup lengkap, tapi persoalannya ada pada pelaksanaan. Pembajakan masih merajalela, distribusi belum merata, dan pelaku industri kecil sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang layak,” kata Budi.
Ia juga menyoroti peran lembaga formal seperti Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang seharusnya menjadi penggerak utama kemajuan industri. Menurutnya, keberadaan BPI harus mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi jembatan antara pelaku industri, pemerintah, dan pasar global.
Dalam konteks ini, ia berharap Kongres ke-4 BPI pada April 2026 dapat melahirkan kepemimpinan baru yang memiliki visi kuat dan keberanian untuk melakukan terobosan.
“Perfilman kita butuh arah yang jelas, bukan sekadar rutinitas kelembagaan. Harus ada keberanian untuk membenahi dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Lebih jauh, Budi mengurai berbagai persoalan klasik yang hingga kini masih membayangi industri film nasional. Pembajakan disebutnya sebagai ancaman serius yang terus menggerus potensi ekonomi para kreator dan investor. Di sisi lain, distribusi film yang belum merata membuat akses masyarakat di daerah terhadap film nasional menjadi terbatas.
Ia juga menyinggung dominasi film asing yang memiliki kekuatan modal dan promosi jauh lebih besar, sehingga sering kali menekan ruang tampil film lokal.
Selain itu, kualitas cerita dan produksi film Indonesia dinilai masih belum konsisten, sementara jumlah layar bioskop yang hanya sekitar 2.500 layar jauh dari kebutuhan ideal sekitar 10.000 layar untuk negara sebesar Indonesia.
“Kita ini negara besar, tapi akses terhadap film nasional masih timpang. Ini bukan sekadar masalah industri, tapi juga soal keadilan budaya,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak langsung pada mayoritas pegiat film Indonesia yang hingga kini masih berjuang mendapatkan akses pendanaan dan distribusi. Banyak sineas muda yang memiliki kapasitas dan kreativitas tinggi, namun terhambat oleh keterbatasan ekosistem.
“Talenta kita banyak, bahkan luar biasa. Tapi mereka sering kali berhenti di tengah jalan karena tidak ada dukungan sistem yang memadai. Ini yang harus kita benahi bersama,” kata Budi.
Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam membangun ekosistem yang lebih sehat, Jaya Center Foundation akan kembali menggelar Jakarta Millennial Film Festival (JMFF) 2026 untuk wilayah Jawa dan Bali. Festival yang merupakan penyelenggaraan kedua ini akan berlangsung dari April hingga Agustus 2026 dengan rangkaian kegiatan berupa workshop dan kompetisi film pendek.
Pembukaan festival dijadwalkan pada 19 Juni 2026 di Gedung Kesenian Jakarta, sementara malam puncak penganugerahan akan digelar pada Agustus 2026 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta dan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia.
Mengusung tema “Millennial dan Bela Negara” dengan subtema film nasional sebagai media perjuangan bangsa, festival ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran generasi muda akan peran strategis film dalam pembangunan nasional. Budi menekankan bahwa film harus dilihat sebagai instrumen perjuangan modern yang mampu membentuk opini, karakter, dan identitas bangsa.
“Kami ingin generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pelaku yang sadar bahwa film bisa menjadi bagian dari bela negara dalam konteks kekinian,” ujarnya.
Peserta festival ini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di wilayah Jawa dan Bali, dengan harapan dapat menjadi ruang inklusif bagi lahirnya talenta-talenta baru. Dalam pandangan Budi, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam membangun industri film yang berdaya saing global.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, komunitas, swasta, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.
Di tengah capaian positif seperti meningkatnya pangsa penonton film Indonesia yang telah mencapai sekitar 61 persen, Budi mengingatkan agar euforia tersebut tidak menutupi persoalan struktural yang masih ada.
Ia menilai bahwa masyarakat sebenarnya sudah menjadikan film sebagai kebutuhan, baik dalam konteks hiburan maupun informasi, namun dukungan terhadap industri belum maksimal.
“Publik kita sudah siap dan bahkan antusias. Yang belum siap adalah sistemnya. Kalau ini tidak segera dibenahi, kita hanya akan menjadi pasar besar bagi film asing di negeri sendiri,” tambahnya.
Sebagai penutup, dalam rangka kongres Badan Perfilman Indonesia (BPI) ke-4, Budi Mulyawan menyampaikan harapan terhadap ketua umum dan pengurus BPI terpilih agar dapat memajukan perfilman nasional.
“Semoga dalam kongres ke 4 BPI (April 2026), terpilih Ketua Umum dan kepengurusan BPI yg dapat memajukan Perfilman Indonesia secara utuh. Selamat berkongres,” tutupnya.
