comen news.id)/ GARUT – Warga Desa Wangunjaya, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, menyoroti mangkraknya pelaksanaan pembangunan Jembatan Cikantrieun. Proyek APBD-PRB 2025 senilai Rp365.300.000 yang dikerjakan CV Sinar Prima itu tak kunjung rampung hingga Juni 2026, padahal masa Surat Perintah Kerja (SPK) telah berakhir sejak 2 bulan lalu.
Kekecewaan warga memuncak melihat proyek vital penghubung antardesa itu terbengkalai. Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek konstruksi Jembatan Cikantrieun dikerjakan berdasarkan SPK Nomor: 602.246/PPK.3/RKN.DAU-PRB/PUPR/2025 tertanggal 18 November 2025. Sumber anggaran berasal dari APBD-PRB Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp365.300.000 dan dilaksanakan oleh CV Sinar Prima.
Namun, pantauan Awak media _ pada Juni 2026, kondisi jembatan hanya berupa tiang pancang dan fondasi. Tidak ada aktivitas pekerja di lokasi. Padahal, jika dihitung dari tanggal SPK, masa pelaksanaan pekerjaan diduga telah habis sejak 2 bulan yang lalu.
Kondisi ini memicu pertanyaan warga soal fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut serta tanggung jawab pihak pelaksana.
Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pembangunan Banjarwangi, Ceng Haji Dzanu, mengecam keras lambannya penyelesaian proyek. Saat ditemui di lokasi, ia menilai ada dugaan pembiaran dari dinas terkait.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai anggaran negara sudah dicairkan tetapi pekerjaan tidak selesai dan masyarakat yang dirugikan. Dinas terkait jangan tutup mata terhadap kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti CV Sinar Prima. “Pihak CV jangan lepas tangan. Masyarakat butuh akses jembatan ini. Kalau ada kendala, sampaikan terbuka ke publik dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain pelaksana, sorotan juga mengarah ke Dinas PUPR Garut yang dinilai kurang maksimal dalam pengawasan. Menurut warga, pembangunan infrastruktur dari uang negara harus profesional, transparan, dan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan.
Warga sekitar mengaku kecewa karena akses ekonomi dan aktivitas harian mereka terhambat. Mereka berharap Pemkab Garut segera mengevaluasi pelaksana dan pengawas proyek.
* awak media akan mendatangi Dinas PUPR Kabupaten Garut untuk meminta klarifikasi sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan. Upaya konfirmasi juga akan dilakukan kepada CV Sinar Prima selaku kontraktor pelaksana terkait dugaan mangkraknya proyek.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum mendapatkan keterangan resmi dari Dinas PUPR Garut maupun CV Sinar Prima. Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak terkait sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.* cheep *
