Pemerintahan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Hal ini terlihat saat duet kepemimpinan Maluku ini turun langsung menemui massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur Maluku, Rabu (17/6/2026).
KomenNews.id // Ambon – Langkah cepat Hendrik dan Vanath menemui para demonstran tanpa perantara ini menuai simpati, sekaligus menegaskan gaya kepemimpinan mereka yang responsif, adaptif, dan menolak sekat dengan masyarakat.
Usai mendengarkan langsung poin-poin tuntutan mahasiswa yang mencakup isu nasional dan kedaerahan, Gubernur Hendrik Lewerissa langsung memberikan apresiasi tinggi atas jalannya aksi yang tertib.
“Kami memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Mereka menggunakan hak demokrasi dengan damai, dan kepedulian mereka terhadap kepentingan publik adalah energi positif bagi pembangunan Maluku,” ujar Gubernur, Rabu (17/6).
Kerja Terukur dan Berbasis Data
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Hendrik Lewerissa memetakan persoalan menjadi dua klaster, yakni kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di sinilah kinerja profesional diperlihatkan; Pemprov Maluku tidak sekadar memberikan janji manis, melainkan menawarkan solusi yang terukur dan berbasis data (data-driven policy).
Gubernur menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya bersama Abdullah Vanath, setiap aspirasi daerah tidak akan diabaikan, melainkan langsung dibedah melalui kajian ilmiah yang komprehensif.
“Sepanjang memiliki data yang valid dan memang perlu disikapi, tentu akan kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh menutup telinga, hati, mata, maupun batin terhadap aspirasi masyarakat. Namun, setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kajian, data, dan fakta yang komprehensif,” tegasnya.
Mewujudkan Pemerintahan Partisipatif
Sikap tanggap yang ditunjukkan dalam aksi ini menjadi bukti nyata dari visi pemerintahan Hendrik-Vanath yang ingin meruntuhkan gaya birokrasi kaku masa lalu. Mereka berkomitmen menempatkan dialog konstruktif sebagai instrumen utama dalam merumuskan kebijakan.
Seluruh poin aspirasi yang dibawa mahasiswa kini telah diterima secara resmi untuk dipelajari secara seksama melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah taktis dan terbuka yang diperlihatkan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath dalam mengelola dinamika publik ini mempertegas komitmen mereka: membawa Maluku ke arah baru pemerintahan yang responsif, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
