Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 menuai sorotan tajam dari pengamat politik Samuel F. Silaen menilai capaian tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, bahkan berpotensi menyesatkan publik.“Angka itu seperti disulap. Seolah-olah indah, tapi jauh dari kenyataan. Ini seperti permainan angka yang mencoba meyakinkan masyarakat, padahal realitasnya tidak sejalan,” ujar Samuel Silaen, kepada awak media, Rabu (6/5/2026).
KomenNews.Id||Jakarta – Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak berada dalam situasi normal. Ia menggambarkan Indonesia sedang berada pada fase peralihan risiko yang serius, dari sekadar penyesuaian harga (repricing) menuju potensi penularan krisis antar pasar.
“Pertumbuhan 5,61 persen itu justru harus dipertanyakan. Apakah ini benar fondasi ekonomi yang kuat, atau hanya penundaan dari masalah besar yang akan meledak?” katanya.
Silaen mengibaratkan kondisi tersebut seperti “pesta di lantai dua”, sementara di lantai bawah kondisi ekonomi mulai rapuh. Ia menyoroti sejumlah indikator pasar yang dinilai tidak selaras dengan klaim pertumbuhan tersebut, seperti nilai tukar rupiah yang melemah hingga menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS, serta meningkatnya credit default swap (CDS) dan yield obligasi negara.
“Ini bukan ciri ekonomi sehat. Pasar sedang melakukan penilaian ulang terhadap risiko Indonesia secara diam-diam. Ada sinyal ketidakpercayaan yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya melihat persoalan ini dari sudut pandang ekonomi-politik, bukan sekadar teknis ekonomi. Menurutnya, angka pertumbuhan seringkali digunakan sebagai alat legitimasi politik jangka pendek.
“Pemerintah bisa saja mengatakan ekonomi berhasil, karena konsumsi masih bergerak dan investasi belum jatuh. Tapi di sisi lain, pelemahan rupiah yang terus terjadi justru membocorkan klaim tersebut,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa pelemahan rupiah bukan hanya soal angka di pasar keuangan, melainkan berdampak langsung pada kenaikan biaya impor, inflasi, hingga tekanan terhadap suku bunga.
“Ini seperti virus yang menyebar. Kalau tidak ditangani dengan benar, dampaknya bisa sistemik,” tambahnya.
Dalam situasi ini, Silaen menilai Bank Indonesia berada dalam posisi sulit. Kebijakan menaikkan suku bunga berisiko menekan pertumbuhan, sementara menahan suku bunga bisa memperburuk nilai tukar rupiah.
“Tidak ada pilihan tanpa risiko. Semua keputusan adalah pertukaran antara tekanan jangka pendek dan dampak jangka panjang,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, pemerintah juga menghadapi dilema serupa. Di satu sisi harus menjaga kredibilitas anggaran, namun di sisi lain terbebani oleh kebutuhan subsidi energi dan pangan yang terus meningkat.
“Kalau subsidi membengkak, ruang untuk sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan akan tergerus. Ini persoalan serius, bukan sekadar angka APBN,” kata Silaen.
Ia juga mengkritisi struktur pertumbuhan yang dinilai tidak merata. Konsumsi domestik memang masih menjadi penopang atas bantuan subsidi yang digelontorkan pemerintah, dan kelompok menengah atas sudah berdarah- darah.
“Sementara sektor padat karya dan masyarakat bawah mulai tertekan. Ini soal distribusi. Kalau ketimpangan melebar, potensi krisis sosial bisa muncul,” ungkapnya.
Di akhir wawancara, Silaen mengingatkan bahwa indikator paling jujur dari kondisi ekonomi adalah daya tahan masyarakat sehari-hari.
“Dompet rakyat tidak pernah bohong. Saat ini banyak yang mulai kesulitan, tabungan menipis, bahkan terpaksa hidup dari sisa simpanan. Fenomena ‘rombongan jarang beli’ dan ‘hanya tanya-tanya’ di pusat perbelanjaan itu nyata,” pungkasnya.
