Komennews.id || Garut – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PPP di Kabupaten Garut tetap berjalan sesuai mekanisme organisasi, meski sidang sempat diskors dan akan dilanjutkan di tingkat DPW.
Menurut Uu, Muscab PPP Garut merupakan bagian dari rangkaian agenda konsolidasi partai di wilayah Jawa Barat. Hingga saat ini, DPW telah melaksanakan Muscab di 14 kabupaten/kota, dan Garut menjadi salah satu dari total agenda Muscab yang sedang berjalan.
“Ini merupakan Muscab ke-16. Secara umum, pembukaan dan sidang pertama berjalan dengan baik. Namun karena ada hal tertentu, sidang tidak dapat dilanjutkan dan akan diskors untuk kemudian dilanjutkan di DPW,” ujar Uu dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan sidang di DPW bukanlah bentuk pemindahan lokasi (deadlock/detlok), melainkan bagian dari mekanisme internal partai yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).
“Tidak ada istilah deadlock dalam Muscab kali ini. Semua sudah diatur dalam mekanisme partai. Sistem pemilihan juga sudah berubah, tidak lagi seperti dulu yang dipilih langsung oleh PAC,” jelasnya.
Uu memastikan bahwa hasil dari proses Muscab ini akan segera melahirkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Garut, termasuk jajaran pengurus harian (PH).
Ia menyebutkan bahwa sesuai aturan partai, Muscab harus dilaksanakan maksimal tiga bulan setelah Musyawarah Wilayah (Muswil). Dengan demikian, kepengurusan baru ditargetkan sudah terbentuk paling lambat pertengahan Mei 2026 dan akan segera mendapatkan Surat Keputusan (SK) resmi.
“Tidak akan lama lagi. Kemungkinan pertengahan Mei kepengurusan DPC sudah terbentuk dan akan diberikan SK. Selanjutnya tinggal pelantikan,” ungkapnya.
Pelantikan sendiri, lanjut Uu, direncanakan akan dilakukan secara serentak bersama DPC lain yang telah menyelesaikan Muscab, dengan lokasi pelantikan dipusatkan di Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan itu, Uu juga menekankan pentingnya menghormati mekanisme organisasi dan keputusan yang telah didelegasikan. Ia menyebut bahwa DPW telah memberikan kewenangan penuh kepada koordinator wilayah (Korwil) untuk melaksanakan Muscab di daerah, termasuk di Garut.
“Kami sudah mendelegasikan kewenangan kepada Korwil. Kalau itu diambil kembali oleh DPW, artinya kami tidak percaya. Dalam manajemen modern, ketika kewenangan diberikan, maka harus penuh kepercayaan,” tegasnya.
Ia juga menanggapi adanya penolakan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan Muscab. Menurutnya, dinamika tersebut merupakan hal biasa dalam politik, termasuk munculnya berbagai kandidat dari berbagai basis, seperti pesantren.
“Kalau ingin bertanding, ya bertanding saja. Mau di kandang sendiri atau di kandang lawan, tidak ada masalah selama mengikuti aturan partai,” ujarnya.
Uu turut menyinggung arah kebijakan internal PPP yang mendorong lahirnya kepemimpinan dari kalangan pesantren sebagai bagian dari upaya mengembalikan jati diri partai.
Ia menyebut bahwa PPP sebagai partai berbasis Islam memiliki akar kuat dari kalangan ulama dan pesantren, sehingga penting untuk memperkuat kembali basis tersebut dalam struktur kepemimpinan.
“Kami mendorong agar kepemimpinan PPP lahir dari pesantren. Ini bagian dari upaya mengembalikan jati diri partai yang memang dilahirkan oleh para ulama,” katanya.
Menutup pernyataannya, Uu mengingatkan bahwa setiap sikap politik kader, baik hadir maupun tidak dalam forum Muscab, merupakan hak politik yang dijamin. Namun, ia juga menegaskan bahwa setiap pilihan tetap memiliki konsekuensi politik.
“Datang itu hak politik, tidak datang juga hak politik. Tapi semua ada konsekuensinya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pandangannya terkait makna keberpihakan dalam politik.
“Keberpihakan dalam politik itu adalah bentuk kenetralan. Kalau tidak ada keberpihakan, justru itu menjadi abu-abu,” pungkas Uu. (Red)
