-
Sengketa Aset Banda Mangkrak 40 Tahun
“Kami masih kesulitan untuk menata dia dari sisi administrasi pertanahan, termasuk pemetaan dan kejelasan status hak atas seluruh areal tersebut,” beber Gubernur.
“Saya memilih pendekatan tengah-tengah. Kepatutan manusia tidak boleh kita abaikan, tapi kepentingan lingkungan juga harus terjaga. Jangan kita terlalu fokus untuk ekosentris lalu manusia kita korbankan,” pinta Gubernur.
“Kiranya ke depan ada pikiran untuk memberikan gubernur-gubernur ini tambahan kewenangan, sehingga kita bisa mempercepat proses investasi terutama terkait dengan kawasan hutan”, tegas Gubernur.
Tanggapan Wamen ATR/BPN Terkait Banda dan Taman Manusela
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menyambut baik usulan Pemprov Maluku dan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti penataan kembali aset-aset tersebut.
Mengenai sengketa aset perkebunan pala seluas 3.700 hektar di Kepulauan Banda, Wamen ATR menegaskan bahwasanya hal itu menjadi perhatian khusus pihak Kementerian.
“Ada aset 3.700 hektar di pulau-pulau, termasuk Pulau Ai, ini menjadi atensi kami Pak Gubernur agar dapat kita tata kembali,” ujar Ossy Dermawan.
Terkait permohonan sertifikasi dan kepastian hukum bagi masyarakat di sekitar kawasan tersebut, Wamen ATR menjelaskan bahwa solusi hukum sebenarnya sudah tersedia melalui Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024. Menurutnya, pendaftaran dapat dilakukan melalui skema sertifikat hak bersama (komunal) atau hak pengelolaan yang dikerjasamakan dengan instansi terkait.
“Sebenarnya banyak mekanisme-mekanisme yang bisa diberikan kepada masyarakat, namun kami menyadari mungkin sosialisasi yang masih harus terus ditekan,” jelasnya.
Sementara terkait penataan ruang hidup masyarakat adat di batas Taman Nasional Manusela, Wamen ATR menyampaikan bahwa masalah keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan tersebut turut menjadi perhatian pemerintah agar ada titik temu antara perlindungan kawasan dan kepastian ruang hidup warga.
